MASITOH N. ROHMA


Berpacu menjadi yang terbaik

Dinamika Geopolitik dan Geostrategi Eropa dalam Asosiasi European Union (10)

Dinamika Geopolitik dan Geostrategi Eropa dalam Asosiasi European Union

Oleh: Masitoh N. Rohma (071112023)

 

Dinamika geopolitik dan geostrategi Eropa―khususnya European Union (EU)―tidak lepas dari organisasi maupun asosiasi yang menaungi negara-negara di dalamnya. Pengaruh eksternal seperti Amerika Serikat, kawasan Asia dan Timur Tengah bahkan Rusia―sebagai non-EU―menjadi pertimbangan politis dalam menentukan arah geopolitik dan geostrategi tidak hanya EU secara keseluruhan tetapi juga negara-negara anggota EU. Dalam tulisan kali ini penulis memaparkan mengenai dinamika geopolitik Eropa Timur dan Barat yang dikaitkan dengan beberapa negara EU serta geopolitik dan geostrategi yang ada dalam EU dengan fokus negara paling berpengaruh di EU―Perancis, Inggris, Jerman, dan Polandia.

Perancis yang memiliki gesekan politik dengan Inggris dan Jerman sejak Perang Dunia beranggapan bahwa EU penting bagi Perancis untuk menjaga keseimbangan di antara mereka (Kedutaan Besar Perancis di Jakarta, 2013). Perancis selalu berusaha mempromosikan ide L’Europe puissance yang kemudian memprakarsai terbentuknya EU sebagai satu-satunya organisasi internasional yang mampu menyeimbangkan Amerikanisasi (Flynn, n.d.: 2). Posisi Perancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB menjadi nilai tambah baginya untuk menjadi security guide di NATO. Namun, hegemonisasi Perancis dalam NATO tidak lantas menjadikannya sebagai panutan dalam EU. Perancis sering memiliki pandangan yang berseberangan dengan anggota EU yang lain terutama terkait dengan kebijakan proteksionisme (James dan Lowe, 2006).

Perancis memiliki perspektif terhadap Eropa sebagai lingkaran konsentris pertama daripada dunia luar karena menolak hegemonisasi―Amerika―dalam segala bidang. Walaupun menjadi salah satu pendiri NATO, sebelum dekade 1990-an Perancis masih mengutamakan independensi dan pentingnya memiliki self-defense daripada aliansi. Pandangan berbasis realisme ini bergeser pada pemahanan bahwa self-defense dapat diselenggarakan melalui collective security dengan mulai menunjukkan dominasi di NATO. Bagaimanapun juga, perubahan perspektif Perancis terhadap dunia luar juga dipengaruhi oleh konstelasi politik yang merujuk pada hubungan multilateral dan aliansi. Baik Perancis maupun negara lain yang getol dengan independensinya seperti Inggris akan kesulitan melawan arus politik di Eropa bahkan global (Flynn, n.d.: 3).

Seperti halnya Perancis, Inggris merupakan negara berpengaruh dalam EU yang dihadapkan pada pilihan untuk tidak terlibat dalam urusan Eropa dan mengejar kepentingannya sendiri (independensi) atau lebih banyak terlibat demi kestabilan Eropa (Simon dan Rogers, 2011: 5). Pilihan yang timbul terhadap Inggris secara awal dapat ditinjau dari segi geografis bahwa Inggris merupakan negara kepualauan yang terpisah dari daratan Eropa. Hal kemudian memungkinkan bagi Inggris untuk mengembangkan kekuatan maritim berdasarkan kaidah sea power milik Mahan yang mayoritas negara EU tidak dapat lakukan. Dengan ini, Inggris dapat dipandang melalui dua sisi yaitu kapabilitas lebih untuk mengembangkan daerah kelautan dan kapabilitas rendah untuk dapat campur tangan langsung dalam problematika di daratan Eropa karena geografi yang terpisah.

Kedekatan Inggris dengan Amerika Serikat (AS) sejak Perang Dunia II menunjang kepentingan Inggris di dataran Eropa, termasuk juga dalam menyelenggarakan keamanan bagi Inggris. Keterkaitan Inggris dengan AS mencerminkan hubungan yang menguntungkan dilihat dari sudut pandang Inggris. Namun, AS yang beralih fokus dari Eropa ke kawasan Asia dan Timur Tengah sejak peristiwa 9/11 membuat Inggris harus mencari kekuatan baru untuk menyangga security bagi teritorinya. NATO memang berperan dalam menjaga keamanan dan stabilitas anggotanya (termasuk Inggris sejak awal) tetapi merenggangnya hubungan Inggris dengan AS membuat Inggris harus mencari upaya lain. Tony Blair pada 1997 menyatakan bahwa keamanan kolektif dengan melibatkan masyarakat dalam kerjasama pertahanan merupakan hal yang penting (Flynn, n.d.: 3) sehingga dibentuk Common European Security and Defence Policy sebagai pelengkap NATO.

Upaya Inggris untuk menyelenggarakan pertahanan kolektif dipandang sebagai ambisi untuk menjadi pemimpin di EU. Inggris membangun kembali pengaruhnya di EU dengan mengencangkan ikatan bilateral dengan negara-negara di daratan Eropa. Selain itu, secara multilateral dalam naungan EU dan NATO, transisi EU menuju politico-millitary digunakan sebagai langkah untuk mengamankan trajektori Eropa. Strategi ini dapat menciptakan balance of power di EU jika hubungan dan integrasi negara-negara Eropa berjalan dengan baik (Simon dan Rogers, 2011: 7). Sejak tahun 1999 Inggris menduduki peran sebagai kekuatan inti dari aliansi dan politik internasional Uni Eropa. Common European Security and Defence Policy merupakan sarana untuk meningkatkan kontribusi Eropa terhadap aliansi dan meningkatkan kesadaran kemanusiaan dan perdamaian yang mungkin tidak menjadi fokus AS. Pergerakan Common European Security and Defence Policy ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh Inggris. Upaya-upaya yang dilakukan Inggris dan karakteristiknya yang berbeda dari negara-negara EU pada umumnya patut menjadi pertimbangan bagi EU sendiri khususnya untuk mempererat relasi dengan Inggris karena selain Inggris memiliki kepentingan terhadap EU maupun NATO, EU sendiri memiliki kepentingan yang didukung oleh keberadaan Inggris.

Tahun 2009 menjadi tahun bagi Jerman untuk melakukan kampanye  German Europanism (Massimo, 2009: 1). German Europanism mengidentifikasikan geopolitik EU berdasarkan perspektif Jerman dan geopolitik Jerman itu sendiri. Isu yang hangat pada tahun-tahun belakangan adalah adanya gesekan politik yang diakibatkan oleh perebutan sumber energi (gas war) di Rusia, Perang Gaza, dan krisis ekonomi. Ketiga hal ini menjadi ancaman utama dalam politik EU terutama dalam hubungannya dengan pihak luar seperti Rusia, Amerika Serikat (AS), dan Arab.

Krisis ekonomi tahun 2008 menjadi titik balik penurunan kekuatan politik EU terhadap negara-negara di Eropa Timur. Kawasan Eropa Timur yang secara geografis dekat dengan Rusia memiliki akses lebih luas pada sumber energi gas di Rusia. Eropa Barat yang didominasi oleh former EU secara ekonomi dan politik lebih maju daripada Eropa Timur yang komposisinya adalah negara-negara pecahan Uni Soviet dan negara-negara kecil lain yang baru terbentuk. Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan di Eropa Timur terbentur oleh komunisme yang secara historis pernah tumbuh di antara mereka. Hal ini kemudian yang memunculkan permasalahan baru ketika terjadi krisis ekonomi. Eropa Barat yang berperan sebagai patron ekonomi dan security guide bagi Eropa Timur menemui kegagalan dalam menyelenggarakan kekuatan ekonomi Eropa karena terimbas krisis. Krisis ekonomi mengakibatkan krisis sosial di kawasan Eropa Timur yang banyak diisi oleh negara-negara anggota baru EU dan merujuk pada krisis demokrasi. Pada awal keanggotaannya di EU (mulai 2004), masyarakat Eropa Timur rata-rata merasa diberi keputusan sepihak oleh pemerintahan mereka dalam pengintegrasian ekonomi ke EU (Massimo, 2009: 5). Rasa dihianati oleh elite pemerintah yang didukung oleh penurunan ekonomi Eropa bahkan new tigers economy yang turut menurun, semakin mendukung kecondongan Eropa Timur pada Rusia. Jerman yang juga memandang bahwa Eropa Timur semakin berorientasi pada Rusia karena ketersediaan sumber energi, merekognisi politik EU sebagai pengaturan oleh Eropa Barat pada Eropa Timur.

Hubungan antara EU dan Rusia menjadi semakin kompleks ketika AS memiliki relasi erat denan Rusia yang dapat saja masuk ke dalam agenda politik Rusia. Rusia sendiri dilihat Jerman memiliki interest terhadap Iran dan Afghanistan (seperti Amerika) yang juga menjadi konsentrasi EU (Massimo, 2009: 4). Western consensus to eastern merumuskan bahwa secara geopolitik pergerakan Rusia dan AS di lahan sasaran yang sama dan hubungan antara keduanya merupakan poin yang menunjukkan urgensi untuk mendapatkan perhatian khusus dari EU. Bukan hanya urusan yang ada pada Rusia tetapi juga hubungannya dengan negara-negara yang dekat dengannya. AS sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang besar perlu diwaspadai. Bahkan invasinya ke Jalur Gaza menimbulkan gejolak tersendiri bagi EU dalam mengambil sikap. Pihak EU tidak satu suara dalam merespon Perang Gaza. Ukraina sebagai negara non-EU ternyata memiliki pengaruh dalam perpolitikan Rusia dan hubungannya dengan EU (Massimo, 2009: 4). Hal ini menjadi kekhawatiran EU atas hubungannya dengan Rusia karena Rusia terletak pada posisi strategis sebagai pemasok energi Eropa secara keseluruhan.

Krisis ekonomi 2008 direspon oleh Jerman dengan menekankan bahwa pentingnya membangun economic fairness antar negara EU (Massimo, 2009: 2). Pada kenyataannya, perekonomian Eropa lebih rentan daripada kelihatannya. New tigers economy (seperti Spanyol dan Irlandia) yang mengalami penurunan, declining Eropa Timur yang mempengaruhi Eropa secara keseluruhan, banking groups EU yang juga melemah membutuhkan perbaikan pasar internal (Massimo, 2009: 2-3). Krisis demokrasi melahirkan Euro-scepticism dan destabilization. Jerman berkonsentrasi pada pemulihan (kesehatan) ekonomi domestik yang diharapkan dapat mengembalikan geopolitical axis ke Berlin.

Polandia sebagai negara yang perkembangan ekonominya di bawah rata-rata negara EU merupakan negara yang tidak memiliki peran besar dalam dunia internasional. Masalah domestik Polandialah yang menyebabkan perhatian EU padanya tidak sebesar pada negara lain, misalnya seperti Rusia yang memiliki sumber energi berupa gas alam. Stagnansi ekonomi Eropa dan krisis global semakin memperparah keadaan internal Polandia. Posisi geografis Polandia yang terjepit oleh Jerman dan Rusia membuatnya menjadi tempat ‘transfer’ kepentingan di antara kedua negara tersebut. KGHM Polska Miedê Corporation berupaya untuk mengangkat Polandia sebagai pemimpin global di bidang pertambangan dan sumber daya alam sehingga marginalisasi yang mereka dapatkan dari EU berubah menjadi responsibilitas terhadap sesama anggota EU (Lenczowski, 2013: 1730). Geostrategi yang diterapkan Polandia adalah meminimalisir ketergantungan terhadap sumber energi dari Rusia. Hal ini dipandang sebagai langkah strategis mengingat bahwa negara sebesar Jerman pun tergantung pada pasokan Rusia, Polandia berupaya melakukan impor dari negara selain Rusia. Selain itu, Polandia juga mulai mengupayakan untuk memaksimalisasi pengolahan sumber energi dari dalam negeri seperti batu bara, energi geothermal, anergi atom (nuklir), serta logam dan material langka.

Walaupun EU terkesan mengabaikan Polandia, EU sebenarnya tidak melepas perhatian terhadap Polandia. PHARE merupakan program bantuan untuk Polandia dan Hungaria sebagai negara Eropa Timur untuk bertransformasi secara ekonomi dan membantu perekonomian di Eropa Timur dan Tengah yang dirancang tahun 1989 (Smith, 2002: 246). Hasil yang terlihat adalah terjadi peningkatan ekonomi dengan progress tercepat di kawasan Eropa karena dorongan privatisasi dan FDI. Privatisasi dan FDI mencerminkan adanya demokratisasi ekonomi di Polandia yang latar belakangnya adalah negara pecahan Uni Soviet. Demokratisasi ekonomi ini menyebabkan krisis ideologi yang mengarah pada pelemahan sphere of influence Rusia. Polandia merupakan negara yang berkeinginan kuat untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Rusia.

Sebagai negara penghubung antara EU (Eropa Barat) dengan sumber energi (Rusia), Polandia memiliki otoritas untuk mengatur keluar-masuknya sumber energi tersebut. Polandia memiliki agenda untuk menciptakan rival pipeline bagi pipa-pipa gas Rusia dengan memanfaatkan kebijakan luar negeri Iran yang baru (Lenczowski, 2013: 1731). KGHM sebagai perusahaan tambang terbesar di Polandia, memiliki pengaruh terhadap Chili, Kanada, dan AS karena akuisisinya dengan perusahaan-perusahaan Barat (Lenczowski, 2013: 1731). Dengan ini bargaining position Polandia secara internasional maupun di dalam EU meningkat. Namun, geostrategi yang diterapkan oleh Polandia dapat pula diresisten oleh Rusia maupun EU. Polandia menemui hal yang tidak mudah karena bertindak melawan arus padahal ‘sistem’ sudah terbentuk sedemikian hingga Rusia dapat menciptakan blackmail energy terhadap EU.

            Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal. (1) Geopolitik dan geostrategi EU berkorelasi dengan pengaruh hegemonisasi eksternal. Ketergantungan Eropa pada Rusia menjadi momok tersendiri bagi EU apabila arah perpolitikan Rusia dapat dikendalikan oleh AS. (2) Ketergantungan EU terhadap sumber-sumber energi dari luar menyebabkan variasi pandangan dari negara di dalamnya sehingga berjalan secara tidak seragam yang dapat memicu konflik internal. Polandia yang memiliki akses utama untuk masuk ke daratan Eropa memegang peran besar dalam hal ini. (3) Konflik internal juga dapat dipicu oleh permasalahan perebutan hegemonisasi kawasan seperti yang ditunjukkan oleh Perancis dan Inggris sebagai security guide  NATO sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan PBB. (4) Declining Eropa Timur menjadi hal yang harus dihindarkan untuk mencegah declining Eropa secara keseluruhan terutama sejak krisis global 2008. Hal ini menjadi titik sorot bahwa Eropa secara keseluruhan berikatan terutamasejak pengintegrasian ke dalam EU. Dengan ini lahir tanggung jawab bagi former EU maupun yang lain untuk turut mengangkat perekonomian di kawasan Eropa Timur. (5) Krisis ekonomi berimbas pada krisis demokrasi yang memicu keretakan loyalitas negara-negara Eropa Timur yang baru menjadi anggota EU. Penulis berpendapat bahwa upaya Eropa Barat untuk merangkul Eropa Timur menjadi suatu tindakan yang dilematis. Di satu sisi, Eropa Barat kehilangan kepercayaan ekonomi tetapi di sisi lain jika Eropa Timur dibiarkan bergerak sendiri maka Rusia menjadi aktor potensial yang mampu mengontrol Eropa Timur.

 

Referensi:

Flynn, Kirsten. n.d. European Security: French and UK Perspectives. The European Policy Network (EPN).

James, Will dan Gregory Lowe. 2006. How France has Undermined the European Union. Civitas Review: Agustus 2006, EU Special Edition.

Massimo, Faggioli. 2009. German Geopolitics and the Risk of Two Europes. Europe Press Research.

Simon, Luis dan James Rogers, 2011. British New Strategy for A New European Age dalam RUSI Journal April/May 2011 VOL. 156 NO. 2 pp. 52–58.

Smith, Hazel. 2002. European Union Foreign Policy: What It Is and What It Does. London: Pluto Press.

Wardhani, Baiq. 2011. Nasionalisme dan Etnisitas di Eropa Kontemporer.Global & Strategis Edisi Khusus, Desember 2001, pp.217-236 .

KEDUTAAN BESAR PERANCIS DI JAKARTA (2012) Jerman dan Perancis mengabdi untuk Eropa, lebih dari sebelumnya ! [WWW} Available from: http://www.ambafrance-id.org/Jerman-dan-Perancis-mengabdi-untuk [Accessed: 23/05/13].

LENCZOWSKI, JOHN (2013) Poland on the Geopolitical Map [pdf] Available from: http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/113/113_lenczowski.pdf [Accessed: 23/05/13].

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :